SEJARAH SINGKAT

Krisis moneter tahun 1998 yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi menjadi bagian penting dari reformasi pengelolaan keuangan negara. Dari sinilah skema transformasi pengelolaan keuangan negara mulai diperkenalkan, menggantikan tatanan sistem yang sudah dipraktekan bahkan sebelum negara kita merdeka. Ya, sejak jaman kolonial Hindia-Belanda.

Reformasi keuangan ini bermula dengan diubahnya Indische Comptabiliteitswet (ICW) stbl. 1925 serta Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 yang mengatur tentang perbendaharaan negara dan pengelolaan keuangan publik   yang dijadikan dasar pelaksanaan keuangan negara saat itu, karena  dianggap sudah tidak kompatibel serta relevan. Oleh karenanya, disusunlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) yang menjadi stepping poin  pembaruan sistem keuangan negara menggantikan warisan aturan keuangan kolonial Hindia-Belanda. Penerbitan UU 17/2003 kemudian disusul dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaang dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang kemudian kita kenal dengan tiga paket undang-undang keuangan negara.

RUANG LINGKUP

Merujuk pada UU 17/2003, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dimaksud meliputi:

1.   hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2.   kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3.   penerimaan negara/daerah dan pengeluaran negara/daerah;

4.  kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;

5.   kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum; dan

6.   kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

PELAKSANAAN

Pada prinsipnya, keuangan negara harus dikelola secara tertib dengan mentaati peraturan perundangan, efisien, efektif, transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Merujuk pada UU 17/2003, pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut disusunlah Anggaran Pendapatan Negara/Daerah (APBN/D) setiap tahun.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara/daerah harus dimasukan dalam APBN/D, dibahas oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi UU  dalam konteks APBN dan Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks APBD. Fungsi APBN/D pada dasarnya untuk mengotorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas.

Penetapan dan pengesahan UU APBN/D paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya di tahun berjalan, kemungkinan terdapat  kondisi yang membuat UU APBN/D perlu disesuaikan dengan melakukan Perubahan APBN/D. Kondisi yang memungkinkan dilakukannya Perubahan APBN/D misalnya adanya perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN atau perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum dalam APBD,  perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, sedangkan untuk APBN tidak diatur spesifik terkait waktu karena perubahannya ditetapkan dengan UU dan bergantung pada siklus pembahasan APBN itu sendiri. UU 17/2003 menyebutkan bahwa Perubahan APBN dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam prosesnya, Perubahan APBN/D dilakukan dengan memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis untuk enam bulan berikutnya yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR/D paling lambat akhir Juli tahun anggaran berkenan sebagai gambaran perkembangan pelaksanaan APBN/D tahun berkenan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan APBN/D, Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK RI kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan keuangan tersebut meliputi (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) efektivitas sistem pengendalian internal, (3) kepatuhan terhadap perundangan dan (4) kecukupan pengungkapan. Dari pemeriksaan tersebut,  BPK RI mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat Opini atas LKPP/D.

Selain penyampaian  LKPP/D kepada BPK RI, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D juga harus dilakukan oleh Pemerintah kepada rakyat melalui DPR/D sebagai yang mewakili rakyat dengan menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/D yang memuat LHP BPK RI. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk selanjutnya dibahas sebelum disahkan menjadi UU dan Perda.

Untuk mempermudah, berikut diuraikan contoh siklus APBN/D tahun anggaran 2024:

i.     Penetapan UU APBN dan Perda APBD 2024 paling lambat 1 November 2023;

ii.  Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran semester pertama dan Prognosis untuk semester kedua kepada DPR/D paling lambat 31 Juli 2024;

iii. Penetapan Perubahan UU APBN sebelum tahun anggaran berakhir, sedangkan untuk penetapan Perubahan Perda APBD paling lambat 1 Oktober 2024;

iv.  Penyampaian LKPP dan LKPD kepada BPK RI, paling lambat 31 Maret 2025; dan

v.  Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D paling lambat 30 Juni 2025.

PENGELOLAAN

Lantas, siapa yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah?

Presiden selaku kepala pemerintah pusat memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, selanjutnya dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah diserahkan oleh Presiden kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang kemudian kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Untuk menciptakan alokasi sumber daya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, dipandang perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU tersebut secara umum dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, yang pengaturan mencakup ruang lingkup penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan.

Transformasi pengelolaan keuangan negara dengan dikeluarkannya tiga paket undang-undang keuangan negara selang tahun 2003 sampai 2004 diikuti oleh reformasi di bidang penganggaran negara. APBN semula menggunakan prinsip anggaran berimbang dinamis  yang menganut sistem dual budgeting dengan struktur T-Account, diubah  dengan prinsip anggaran surplus/defisit dengan struktur I-Account yang dinilai bisa menutup peluang terjadinya duplikasi dan penumpukan anggaran, serta memperkecil resiko penyimpangan anggaran.

Struktur I-Account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara/daerah, (ii) belanja negara/daerah, dan (iii) pembiayaan. Selisih antara Pendapatan negara/daerah dengan Belanja negara/daerah akan berupa surplus jika selisih lebih dan defisit jika selisih kurang. Surplus anggaran dapat digunakan untuk membentuk dana cadangan, sedangkan defisit anggaran, biasanya ditutupi dengan penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya atau dapat dengan melakukan pembiayaan, baik yang bersumber  dari pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Pada hakikatnya, pengelolaan keuangan negara didesain untuk mencapai tujuan bernegara dan untuk kesejahteraan rakyat, meskipun pada prakteknya masih terdapat celah-celah yang perlu perbaiki. Penerapan anggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follow functions terus diupayakan oleh pemerintah agar bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya bagi rakyat.

Penulis: BPKPD - Mirna Jonu

Referensi:

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan Pengelolaang dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Halim, A., & Kusufi, M.S. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga tempat ibadah. Edisi 2.  Salemba Empat.

Abimanyu, A. (2005). Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih (https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2005/07/04/102020-format-anggaran-terpadu-menghilangkan-tumpang-tindih)

Karyadi, A.K. (s.t) Menjelang Dua Dasawarsa Reformasi Keuangan Negara: Sebuah Perjalanan (https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menjelang-dua-dasawarsa-reformasi-keuangan-negara-sebuah-perjalanan diakses pada Januari 2024).

JDIH Kementerian Keuangan. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia, Terjemahan dari Indonesische Comptabiliteitswet dengan perubahan menurut Undang-undang Republik Indonesia (https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/8fed3d07-25f5-4be2-ad57-c47f849b5938/448Tahun~1925STBL.htm diakses pada Januari 2024)

Foto lainya