Sering kali kita mendengar istilah “kerugian negara” ketika terjadi tindak pidana korupsi, seperti pada kasus-kasus yang terjadi belakangan ini; korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Rp968,5 triliun, korupsi PT Timah Rp300 triliun.

Bagaimana dengan “kerugian keuangan negara”?  apakah hal yang sama atau berbeda dengan kerugian negara?

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

Sementara itu, istilah Kerugian Negara yang biasa kita jumpai ketika terjadi tindak pidana korupsi memiliki arti lebih luas dari Kerugian Negara berdasarkan UU Perbendaharaan Negara. Dalam kasus tindak pidana korupsi, kerugian negara tidak dinilai hanya berdasarkan besaran yang nyata dan pasti, tetapi juga memperhitungkan potensi kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara ... ” dan Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ... ”

Kata “dapat” merepresentasikan potensi kerugian yang lain selain yang didefinisikan oleh UU Perbendaharaan Negara. Misalnya dampak kerusakan lingkungan akibat kerusakan ekologi serta biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pemulihan lingkungan pada Kasus korupsi PT Timah.

Merujuk pada Tuanakotta (2018), ahli hukum berpendapat bahwa “dapat merugikan keuangan negara” dalam konteks UU Tipikor merupakan delik formil. Sedangkan konsep kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara mengandung arti delik materil.

Dalam lingkup pemerintah daerah, Kerugian Negara lebih dibahasakan dengan Kerugian Daerah. Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan terkadang diselenggarakan tidak sesuai ketentuan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, termasuk pihak ketiga baik disengaja maupun karena lalai sehingga menyebabkan kerugian daerah.

Kerugian daerah yang terjadi harus dipulihkan. Sebagai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025  yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun  2018 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.

Peraturan Bupati ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, mulai dari adanya informasi mengenai kerugian daerah sampai pada keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya. Pengaturan juga mencakup kewenangan, hak dan kewajiban Tim Penyelesaian Kerugian Daerah serta Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025, penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), atau melalui sidang Majelis Pertimbangan. Pemulihan kerugian daerah dapat melalui pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah oleh pihak yang merugikan, penyitaan aset, serta melalui penyelesaian pengadilan. Alur penyelesaian kerugian daerah dapat dilihat disini.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian ganti kerugian daerah. Peraturan Bupati dimaksud dapat diunduh disini.

Penulis: BPKPD – Mirna Jonu

Referensi:

UU Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara

UU Nomor 31 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Permendagri Nomor 133 Tahun 2018. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Tuanakotta, T. M. (2018). Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Edisi 2.

Foto lainya