Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diaudit. LKPD tersebut terdiri dari 7 (tujuh) Laporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sampai saat ini, proses penyusunan LKPD telah melewati uji analitical procedures, baik analitis vertikal maupun analitis horizontal yang bertujuan menguji validitas LKPD yang telah disiapkan. Selain itu, Analisis horizontal juga menggambarkan tren atau pergerakan, serta proporsi pos-pos pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rencananya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menyampaikan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada 5 Maret 2024. *MJ

Foto lainya